peraturan perundangan sebagai landasan hukum KPH

Peraturan perundangan

2.2. Peraturan Perundangan

Landasan hukum dari KPH di indonesia, mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

• UMUM :

–      UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

–      PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

–      PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Prov dan Pemda Kab/Kot

–      PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

• KHUSUS :

–      PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

• TEKNIS :

–      Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH

–      Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP

–      Permendagri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP

–      Permenhut No.P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarpras pada KPHL dan KPHP Model

–      Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang  Kehutanan Pada KPHL dan KPHP

–      Draf Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan